Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
“This is because the conventional with the condition’s losses must be authentic and definite by measuring the standardization method and assessing the suitable typical. Thus, we are unable to full those that aren't but stipulated in the legislation or in any current regulations,” he remarked.
IDI's Board is composed of ten members from different supreme audit establishments. Get to find out them far better in our "Satisfy the Board" series.
”Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat,” kata Clarissa.
Customize your reading through working experience by altering the text measurement to little, medium, or big—obtain what’s most cozy in your case.
Lebih dari itu, pihaknya juga mengedukasi peserta pameran agar tak menentukan harga dengan melihat siapa yang membeli. “Misalnya ketika yang datang itu pejabat atau istri pejabat, harga langsung dinaikkan. Itu tak boleh, makanya di sini dipasang harga pas,” sebutnya.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan details pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
menetapkan jenis dokumen, knowledge, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
Di bawah pengawasannya, BPK tidak hanya sekadar menjalankan tugas audit, tetapi juga berperan sebagai benteng integritas dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan website pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Keterpurukan sektor pariwisata yang berdampak pada sektor industri kerajinan mendorongnya untuk berbuat nyata membantu para perajin untuk bangkit.